Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi presiden republik indonesia (inpres) nomor 6 tahun 1971 kepada kepala badan koordinasi intelligen nasional (bakin) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. berdasarkan inpres tersebut kepala bakin membentuk bakolak inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. bakolak inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala bakin. badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari abpn